Sambungan II..... PANDANGAN AKHIR FPKN TERHADAP LKPj

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, hadirin yang berbahagia

Selanjutnya kami dari Fraksi Peduli Keadilan Nasional menyampaikan catatan strategis bagi Walikota Batam dan jajarannya. Antara lain:

1. Pada sisa kepemimpinan Walikota Batam ini, kami menekankan perlunya singkronisasi rencana kerja dan peningkatan kerja antara Walikota, Wakil Walikota bersama jajarannya. Pembangunan di sisa kepemimpinan Walikota jangan terganggu atau terhambat karena aktivitas politik yang berlangsungnamun menjadi kewajiban agar dilakukan peningkatan kinerja SKPD dilingkungan Pemko Batam. Penilaian terhadap kinerja SKPD memperhatikan secara seksama, kuantitas, kualitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, pengembangan pendapatan asli daerah (keuangan) serta penilaian atas hasil pembangunan fisik

2. Fraksi Peduli Keadilan Nasional perlu mengingatkan agar dalam penyusunan laporan, poin yang disampaikan memenuhi unsur kuantitatif maupun kualitatif dan terukur, sehingga tingkat keberhasilan atau kegagalan dapat dinilai.

3. Berangkat dari permasalahan payung hukum yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah seperti diakui Pemerintah Kota Batam, sebagai dasar pungutan untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Fraksi Peduli Keadilan Nasional menilai perlu disikapi dan dikaji kemungkinan pengadaannya, sehingga potensi-potensi yang ada dapat dimaksimalkan. Disamping itu, perda-perda yang belum dijalankan sepenuhnya diminta untuk dimaksimalkan dengan memperkuat pengawasan dan pengendalian sehingga PAD lebih maksimal.

4. Kerjasama dengan Otorita Batam perlu dimaksimalkan dan perlu penegasan atas komitmen bagi hasil dengan Otorita Batam termasuk bagi hasil dari pengelolaan air bersih di Batam.

5. Realisasi program managerial, termasuk pengawasan dari kepala daerah perlu ditingkatkan. Ini harus disikapi secara serius, sehingga tidak mengurangi efek positif yang dirasakan masyarakat atas proses pembangunan yang dijalankan dimasa mendatang.

6. Kami perlu mengingatkan, agar kedepan Walikota melakukan kajian mendalam atas target pendapatan daerah, termasuk pendapatan lain-lainnya, yang sah. Mengingat pada target pendapatan daerah tahun 2009, nilainya Rp 3.294.611.017 dan realisasinya Rp 8.617.436.419 atau selisih target dan realisasi mencapai 261 persen.. Nilai yang tersirat dari selisih angka tersebut, menimbulkan pertanyaan. Apakah kinerja pemerintah yang sangat baik sehingga realisasi pendapatan tinggi? Atau karena target yang rendah sehingga pendapatan dinilai naik dan menjadi catatan keberhasilan pemerintah Batam?

7. Fraksi Peduli Keadilan Nasional menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap SKPD yang serapan anggarannya rendah. Kami meminta Walikota Batam untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan melakukan perombakan atau pergantian pimpinan SKPD.

8. Fraksi Peduli Keadilan Nasional memandang perlu mengingatkan agar masa kerja pejabat daerah yang sudah memasuki masa pensiun tidak diperpanjang lagi. Hal ini penting untuk menjaga proses regenerasi dan kaderisasi di lingkungan pemerintah Batam tidak terhambat, terlebih bagi pejabat yang tidak menunjukkan prestasi sangat baik. Regenerasi ini juga dinilai penting dengan harapan, capaian kinerja pemerintah kedepan lebih baik. Dalam artian, regenerasi dilingkungan pemerintah Batam berdampak pada peningkatan kinerja dan prestasi pemerintah Batam.

9. Fraksi Peduli Keadilan Nasional juga meminta agar fungsi Forum Komunikasi Umat Beragama lebih dimaksimalkan. FKUB harus diberikan ruang lebih besar dan memaksimalkan fungsinya dalam meminimalisir potensi terjadinya diskriminasi kehidupan beragama. FKUB harus proaktif menjalankan fungsi sehingga tidak ada umat beragama yang merasa dianak tirikan dan atau dianak emaskan.

10. Pemerintah Batam perlu melakukan pengawasan yang berimbang dan berkelanjutan terhadap realisasi fisik dan keuangan, setiap kegiatan yang dilakukan sesuai kebutuhan. Pemerintah Batam perlu melakukan transparansi dalam pemberitaan kegiatan atas pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, untuk menjaga dan menghindari penurunan tingkat kepercayaan masyarakat.

11. Fraksi Peduli Keadilan Nasional menekankan kembali agar rekomendasi yang kami sampaikan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti dalam perbaikan kinerja pemerintah kedepan. Kami perlu mengingatkan jika rekomendasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan, catatan dan rekomendasi DPRD Batam dalam memperbaiki pembangunan kedepan.

Pimpinan sidang yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Demikian pandangan akhir ini kami sampaikan sebagai salah satu bentuk komitmen kami dalam mendukung proses pembangunan di Batam untuk masa saat ini dan masa mendatang. Kembali mengingatkan, catatan – catatan yang kami sampaikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai konsekwensi yang bersifat prinsip dan harus di pertanggung jawabkan dimasa mendatang, untuk masyarakat Batam.

Secara khusus kami sampaikan, permintaan maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan yang tidak berkenan dihati bapak Walikota Batam, SKPD, pimpinan dewan, rekan-rekan anggota DPRD Batam dan hadirin sekalian. Akhir kata kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Terima kasih.

FPKN DPRD Batam
16 Mei 2010

Ketua: Sallon Simatupang
Sekretaris: Eddy C Lumawe
Wakil Ketua: Tuahman Purba
Anggota: Panahatan Sitorus